Media Televisi Indonesia

Media Televisi Indonesia – Terletak di Asia Tenggara, Republik Indonesia adalah negara terpadat kelima di dunia, dengan lebih dari 260 juta penduduk. Indonesia juga merupakan negara multi-etnis dengan sekitar 1.340 kelompok etnis dan memiliki populasi Muslim terbesar di dunia.

Lanskap media tidak dapat dipisahkan dari pengalaman dan sejarah kebebasan pers di negara ini. Media pernah di bawah kendali ketat di bawah Presiden Soeharto, pada waktu itu dikenal sebagai Era Orde Baru (1966-1998). Pada saat itu, izin khusus yang disebut Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) diperlukan untuk mendirikan outlet media. http://www.realworldevaluation.org/

Pemerintah juga dapat menyensor dan melarang media apa pun yang dianggap melawan pemerintah. Untuk menjadi seorang jurnalis, izin khusus juga diperlukan. Setelah masa pemerintahan Presiden Soeharto (pasca 1998), Indonesia memperoleh kebebasan pers. Sampai hari ini, tidak ada izin khusus untuk mendirikan outlet media dan menjadi jurnalis. http://www.realworldevaluation.org/

Media Televisi Indonesia

Ini mengakibatkan lahirnya banyak media. Pada 2017, Dewan Pers (Dewan Pers) memperkirakan bahwa jumlah media di Indonesia mencapai 47.000 outlet. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.000 adalah media cetak, 1.166 radio, 674 televisi dan 43.300 media online. Banyaknya media tidak diikuti oleh tingkat profesionalisme media. Hanya beberapa media sehat yang dapat berjalan secara teratur, untuk menarik iklan dan membayar gaji. Verifikasi perusahaan media yang dilakukan oleh Dewan Pers menemukan bahwa hanya 321 media cetak (sekitar 16 persen) yang memenuhi syarat sebagai media profesional. Untuk media online, yang dicatat sebagai media profesional hanya berjumlah 211 outlet, 0,5 persen dari media online tersedia. Sebagai kesimpulan, kondisi media di Indonesia bervariasi, karena ada media profesional dan non-profesional. Pada 2017, Dewan Pers memperkirakan jumlah jurnalis media di Indonesia mencapai 100.000 orang. Dari jumlah tersebut, menurut Dewan Pers, hanya 11 persen yang dapat dikategorikan sebagai jurnalis profesional. Mirip dengan kondisi media, jurnalis di Indonesia juga beragam, ada profesional, jurnalis bersertifikat dan lainnya yang berprofesi tanpa pendidikan khusus. Keragaman ini didasarkan pada kemudahan membangun media atau menjadi jurnalis.

Indonesia sedang mengalami kemunculan konglomerasi media, dengan 12 kelompok media utama. Menurut Nugroho et al (2012), secara total, 12 kelompok media memiliki 60 televisi, 317 media cetak, 66 radio dan 9 media online. Grup media terbesar adalah Global Mediacomm (MNC), Grup Jawa Pos, dan Grup Kompas Gramedia (KKG). MNC Group memiliki 20 televisi, 20 radio, 7 media cetak dan 1 media online. Grup Jawa Pos memiliki 20 televisi, 171 media cetak, dan 1 media online. Sementara KKG memiliki 10 televisi, 12 radio, 88 media cetak dan 2 media online.

Menurut data dari Kementerian Komunikasi dan Informasi (2015), sebanyak 86,7 persen rumah tangga memiliki televisi. Data yang sama juga menunjukkan bahwa sebanyak 89,6 persen orang Indonesia secara teratur menonton televisi baik untuk hiburan atau informasi. Meskipun Internet mengubah lingkungan media, televisi masih diperkirakan menjadi media utama untuk beberapa tahun mendatang. Dominasi televisi tidak terlepas dari banyaknya pemirsa televisi dan kemampuan televisi dalam memperoleh iklan. Menurut Nielsen, pada tahun 2017, total pengeluaran iklan media (angka kotor, tidak termasuk diskon dan promosi), mencapai IDR145,5 triliun (US $ 10,6 miliar), 80 persen di antaranya diambil oleh televisi. Media tradisional lain yang masih bertahan setelah kehadiran Internet adalah radio. Total rentang pendapatan dari iklan radio hanya Rp2tn (US $ 14,3 juta). Meskipun demikian, radio relatif dapat dioperasikan dengan biaya produksi yang lebih murah dibandingkan dengan televisi dan media cetak dan dengan mudah beradaptasi dengan kehadiran Internet.

Media tradisional yang mengalami dampak langsung terbesar Internet adalah media cetak. Dalam lima tahun terakhir, puluhan media cetak berhenti menerbitkan. Alasannya adalah biaya pencetakan yang tinggi, sementara itu tidak mungkin bagi media untuk meningkatkan berlangganan. Semakin banyak media cetak yang berhenti menerbitkan, media online bertambah jumlahnya. Namun demikian, kehadiran media online tidak hanya menggantikan keberadaan media cetak. Ada dua alasan mengapa. Pertama, media online belum mampu menarik iklan. Menurut Tirto.id (2018), pasar iklan media online masih kecil. Sebagian besar iklan digital digunakan untuk iklan mesin pencari dan media sosial dengan total US $ 888 juta. Iklan digital menguntungkan Facebook dan Google, bukan media online lainnya. Tirto.id mewawancarai para pemimpin beberapa media cetak yang juga memiliki versi online dan menemukan bahwa penghasilan utama masih dihasilkan oleh versi cetak, bukan yang online. Kedua, kualitas jurnalisme media online lebih buruk. Pada bulan Februari 2017, dalam sebuah laporan di media online, Tirto.id menemukan bahwa ada perbedaan kualitas antara media cetak dan media online. Penulisan untuk media cetak dilakukan dengan standar yang lebih tinggi. Sebaliknya, media online lebih mengandalkan kecepatan dan jumlah klik dari pengunjung. Liputan berita yang tidak mengejutkan dari media online mengakibatkan masalah karena kurangnya pemeriksaan fakta. Masa depan media online di Indonesia ditentukan oleh tingkat kemampuan dalam memecahkan masalah di atas.

Tidak ada data pasti tentang jumlah jurnalis di Indonesia, karena tidak wajib mendaftar sebagai jurnalis. Pada 2017, Dewan Pers memperkirakan 100.000 jurnalis.

Pemerintah adalah regulator dalam hal administrasi dan infrastruktur penyiaran, termasuk masalah perizinan. Selain sebagai regulator penyiaran, pemerintah juga menangani regulasi media digital.

Meskipun pertumbuhan media digital baru-baru ini berkembang sangat pesat, televisi masih merupakan media yang paling populer. Pada 2016, data dari Biro Pusat Statistik (disingkat BPS sebagai Bahasa Indonesia) mengungkapkan bahwa sebagian besar penduduk, sebanyak 91,5 persen, menonton televisi. Televisi masih juga media dengan pangsa iklan terbesar. Pada 2017, menurut catatan Nielsen, segmen iklan televisi mencapai 80 persen dari semua media. Dari jumlah total untuk tahun 2017, iklan TV (jumlah kotor) adalah IDR115.8tn (US $ 8,4bn).

Indonesia mengenal 4 jenis televisi, yaitu: televisi publik (lembaga publik dengan konten pendidikan), televisi swasta (entitas komersial yang menyiarkan program komersial), televisi komunitas (melayani komunitas teritorial atau bisnis tertentu), dan televisi berlangganan (dengan audiens yang berlangganan biaya). Hingga tahun 2012, menurut data dari Kementerian Komunikasi dan Informasi, ada 459 stasiun televisi, 12 di antaranya publik, 212 swasta, 11 stasiun komunitas, dan 124 televisi berlangganan. Data mengacu pada jumlah televisi yang memiliki izin yang telah disetujui oleh pemerintah, suatu angka yang mungkin tidak selalu mencerminkan jumlah aktual stasiun televisi lokal. Itu karena ada beberapa stasiun yang tidak beroperasi bahkan jika mereka disetujui (misalnya mereka hanya melakukan siaran percobaan, hanya menyiapkan alat, dll).

Media Televisi Indonesia

Selama lebih dari 30 tahun, televisi sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah, Televisi Republik Indonesia (TVRI), beroperasi sejak 24 Agustus 1962. Pendanaan TVRI berasal dari anggaran pemerintah dan kontribusi pemirsa. Iklan dilarang di TVRI. Secara umum, TVRI hanya menyiarkan informasi yang bias tentang kegiatan pemerintah. Pada tahun 1989, pemerintah mengizinkan pengoperasian televisi swasta yaitu Rajawali Citra Television Indonesia (RCTI). Televisi ini mengandalkan semua dana pada iklan. RCTI menyiarkan banyak program hiburan, dan segera menjadi populer. Selain RCTI, televisi swasta lainnya didirikan pada tahun-tahun berikut: SCTV (1990), TPI (1991) yang kemudian menjadi MNCTV (2010), Indosiar (1995), ANTV (1993), MetroTV (2000), TransTV (2001), TV 7 (2001) yang kemudian menjadi Trans 7 (2006), GTV (2002) dan Lativi (2002) yang kemudian menjadi TVOne (2008), SUNTV (2007) yang kemudian menjadi iNews (2015), Q Channel (1998) yang berubah menjadi Berita Satu (2011), Spacetoon (2005) yang menjadi NET (2013), B-Channel (1999) yang berubah menjadi RTV (2014) dan Kompas TV (2011).

Televisi swasta semacam itu semuanya berbasis di Jakarta dan disiarkan secara nasional ke seluruh wilayah Indonesia melalui stasiun pemancar. Kritik umum mengenai keunggulan yang diberikan pada budaya Jawa dan peristiwa yang terjadi di Jakarta, sedangkan, Indonesia memiliki ratusan budaya dan bahasa lokal. Pada tahun 2002, Undang-Undang Penyiaran dikeluarkan dan diterapkan melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 43 tahun 2009. Melalui peraturan tersebut, televisi yang menyiarkan di seluruh negeri harus mengadakan kerja sama dengan televisi lokal. Misalnya, televisi dari Jakarta yang ingin ditonton oleh penonton di daerah Ambon, harus mengadakan kerja sama dengan televisi lokal di Ambon. Menurut data dari Kementerian Komunikasi dan Informasi, hingga 2012, jumlah televisi lokal yang memperoleh izin mencapai 335. Banyaknya televisi lokal dapat didukung oleh harapan prospek investasi asalkan penyiaran jaringan telah sepenuhnya dilaksanakan. Televisi local juga dapat mengharapkan kerjasama dan berbagi iklan dari televisi di Jakarta.

Sistem jaringan seharusnya memungkinkan lebih banyak keragaman konten dan akses bersama ke pendapatan iklan. Namun benturan kepentingan antara operator membuat aturan sulit untuk diterapkan dan menghasilkan kesenjangan yang tajam antara siaran nasional dan lokal. Yang penting, istilah televisi nasional dan lokal tidak disebutkan dalam Undang-Undang Penyiaran, yang hanya mengacu pada “televisi pribadi.”

Sebuah pengukuran pada pemirsa televisi yang secara rutin diadakan oleh Nielsen Media Research mengungkapkan bahwa pada tahun 2012, jangkauan segmen pemirsa (pangsa) televisi lokal hanya 3 persen. Mayoritas pemirsa televisi di Indonesia (97 persen) menonton saluran nasional. Selain segmen audiens, segmen iklan televisi lokal juga terbatas. Televisi lokal hanya memperoleh 2,4 persen dari total pengeluaran televisi. Sisa 97,6 persen dari pengeluaran iklan dikendalikan oleh televisi nasional. Data pada segmen audiens dan iklan mengungkapkan bahwa meskipun jumlah televisi lokal sangat besar, mereka hanya meraih audiens yang sangat kecil dan iklan terbatas. Televisi nasional masih menjadi pemain utama.

Dari 15 televisi nasional, 5 bersaing untuk pemirsa terbesar: RCTI, SCTV, Indosiar, ANTV, dan Trans TV. Arena televisi menunjukkan thKonsentrasi kepemilikan media yang sama dengan industri media lainnya di Indonesia. Saat ini, terjadinya penggabungan antar televisi membuat televisi diarahkan menuju konsentrasi kepemilikan. Baru-baru ini, ada 4 grup TV: Media Nusantara Citra Group (RCTI, MNC TV, Global TV); Trans Corp / PARA Group (Trans TV, Trans 7); Visi Media Asia / Grup Bakrie (ANTV, TV One) dan Emtek (SCTV, Indosiar).

Televisi berlangganan, baik melalui kawat, satelit, atau protokol internet sedang tumbuh. Di berbagai komunitas di daerah perkotaan, layanan televisi berlangganan lebih disukai karena selain memperoleh informasi lengkap dan saluran hiburan, ia memiliki sinyal yang jelas. Persaingan di antara penyedia televisi berlangganan membuat biaya berlangganan relatif terjangkau.